REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo bakal menggelontorkan insentif kepada berbagai BUMN yang dinilai sehat dan berkinerja baik, terutama setelah adanya ruang fiskal yang cukup besar pascapengurangan subsidi BBM.
"Setelah kemarin mengurangi subsidi BBM ada ruang fiskal yang cukup besar. Kelonggaran fiskal akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur secara cepat," kata Presiden Joko Widodo dalam acara Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandung, Senin (12/1).
Untuk itu, menurut Presiden, pihaknya juga menginstruksikan untuk memberikan insentif hingga sekitar Rp 48 triliun kepada BUMN sehat. Dengan demikian, lanjutnya, bila dahulu BUMN dibebani dengan dividen, maka tahun 2015 ini pola yang akan difokuskan adalah pembelian insentif kepada BUMN.
Dia menjelaskan, hal itu karena BUMN seperti yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, bila diberikan dana Rp 10 triliun, maka BUMN itu dinilai bisa mengerjakan hingga sebesar Rp 50-70 triliun, atau lima kali lipat lebih dari modal yang diberikan.
"Ke BUMN kecepatannya bisa 5-7 kali lipat," kata Presiden yang juga menerangkan bahwa pemerintahannya bakal juga mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta dengan ruang fiskal yang ada sebagian besar ditujukan kepada infrastruktur sektor unggulan yaitu pertanian.
Sebagaimana diberitakan, Menteri BUMN Rini M Soemarno memastikan sejumlah perusahaan milik negara terutama sektor pertambangan dan infrastruktur mendapat suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total Rp 30 triliun pada tahun 2015.
"Sektor pertambangan dan infrastruktur termasuk yang mendapat PMN terbesar," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (7/1) malam.
Menurut Rini, kedua sektor ini menjadi prioritas PMN sejalan dengan program-program pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Menteri BUMN masih menghitung pola alokasi peningkatan modal BUMN khususnya bidang infrastruktur, pertanian dan perhubungan.
"Kita masih menghitung itu usulan dari Ibu Menteri BUMN tentang PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga ada rencana mengurangi dividen BUMN," tutur Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (2/1).
Sofyan Djalil mengatakan sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo dengan penambahan modal melalui PMN atau pengurangan deviden kepada pemerintah, maka BUMN tersebut diharapkan bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan usaha dan memperluas kemampuan permodalannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
