REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis mampu menyelesaikan proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW dalam lima tahun ke depan atau selama periode 2015-2020.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan akan melakukan terobosan-terobosan agar proyek pembangkit bisa selesai tepat waktu.
"Kami akan memberikan kemudahan perizinan dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)," katanya, Jumat (9/1).
Menurut dia, pemerintah akan mengoperasikan PTSP yang salah satunya pelayanan kelistrikan pada 15 Januari 2015.
Pemerintah, lanjutnya, juga mempermudah dan mempercepat pembangunan proyek pembangkit untuk ekspansi, mulut tambang, dan keperluan sendiri.
"Silahkan investor segera ajukan pembangunan pembangkit ke pemerintah. Kami akan permudah dan percepat pembangunannya" ujarnya.
Sudirman menambahkan tengah menyiapkan peraturan menteri soal penerapan batas atas harga jual listrik pembangkit swasta melalui tender. Tujuannya adalah memangkas waktu negosiasi dan transparansi.
"Hasil tender akan menjadi bekal PLN untuk ikat kontrak dengan pemenangnya. Dengan demikian, PLN bisa fokus membangun 10.000 MW dan jaringan kabel transmisi," katanya.
Pemerintah, tambah Sudirman, juga membentuk tim nasional pembangunan pembangkit 35.000 MW. Keanggotaan tim antara lain Menteri ESDM, Menkeu, Menteri Agraria, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menkum dan HAM, Mendagri, dan Bappenas.
"Kami juga meminta bantuan Mabes TNI khususnya AD untuk 'back up' misalkan penyiapan lahan di wilayah sulit," ujarnya.
Pemerintah berencana membangun pembangkit berkapasitas 35.000 MW.
Sebanyak 25.000 MW di antaranya dibangun swasta dan 10.000 MW oleh PLN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika