REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis target swasembada garam nasional dapat diberlakukan pada akhir 2015. Swasembada tersebut dapat dimulai dengan menghentikan impor garam dan mulai memproduksi garam secara mandiri.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Sudirman Saad mengatakan, kondisi kebutuhan garam nasional saat ini sekitar 4 juta ton dengan rincian 2,2 juta ton untuk kebutuhan industri dan 1,8 juta ton digunakan untuk konsumsi. Sementara itu produksi garam di dalam negeri selama 2014 sebanyak 2,5 juta ton dan dari PT. Garam menyumbang produksi sebesar 350 ribu ton.
Menurut Sudirman, pada 2014 ini produksi garam masih mengalami surplus sekitar 500 ribu ton. Jumlah tersebut sebenarnya dapat diolah lagi untuk subtitusi garam impor bagi industri.
"Portfolio-nya ada di Kementerian Perindustrian, kalau ini difasilitasi bisa dipakai untuk subtitusi garam industri," ujar Sudirman di Jakarta, Senin (5/1).
Sudirman mengatakan, sebenarnya Indonesia sudah bisa melakukan swasembada garam pada akhir 2015, dengan asumsi PT. Garam bisa melakukan ekstensifikasi lahan sebesar tujuh ribu hektar di Kupang. Akan tetapi, masalah pembebasan lahan di Kupang memang masih menemui kendala dengan adanya sistem tanah adat.
Dari tujuh ribu hektar lahan, hanya tiga ribu hektar yang merupakan bekas HGU sehingga sudah dikembalikan ke pemerintah. Tak hanya itu, daerah lain yang berpeluang untuk ekstensifikasi lahan yakni di Bima sebesar seribu hektar dan Sulawesi Selatan sekitar 500 hektar.
Sedangkan wilayah Madura sampai saat ini masih menjadi penghasil garam terbesar di Indonesia.
"Saya pesimis masalah lahan ini bisa selesai pada akhir 2015, oleh karena itu dalam roadmap swasembada diharapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang bisa memasukan lahan tambak garam ke RTRW Kabupaten," ujar Sudirman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
