REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah tak akan menghapus bensin jenis Premium hingga tahun depan. Alasannya, penghapusan tidak dilakukan karena belum ada pengganti untuk premium. 

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengaku heran.

"Iya saya dengar bahwa pemerintah tidak setop impor premium. Padahal jelas kami sudah koordinasi dengan Pertamina, mereka siap, kok. Jadi kenapa pemerintah malah menolaknya," ujar Faisal Basri, Selasa (30/12). 

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengusulkan untuk menghentikan impor BBM Ron 88 karena diindikasikan menjadi celah bagi mafia migas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika