REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Analis dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Fakhrul Aufa menyampaikan obligasi yang diterbitkan pemerintah targetnya untuk pembiayaan infrastruktur seperti tujuan besar pemerintah Joko Widodo. Sukuk bisa jadi instrumen yang efektif untuk menjaring dana yang digunakan untuk program itu.

Tapi pemerintah masih menanggung cost of fund sukuk yang cukup besar. Biaya penerbitan sukuk Indonesia terhitung besar sebab ada premi likuiditas yang diminta investor akibat resiko pasar.

Meski itu jadi hambatan, Fakhrul melihat penerbitan sukuk negara masih bisa dilakukan. Pertimbangan cost of fund itu juga yang jadi pertimbangan korporasi menebitkan sukuk korporasi sehingga tidak banyak korporasi yang menerbitkan dan suplai jadi terbatas.

Karena tidak ada insentif bagi korporasi yang menerbitkan sukuk, jadi biaya yang mereka tanggung lebih mahal. Sukuk pemerintah pasti sudah ada targetnya ini yang harus ditunggu, meski tidak besar terkait pasokan dan ketersediaan aset under line. Tapi Fakhrul melihat tidak akan banyak perubahan.

Project based sukuk bisa jadi meningkat karena ada ekspektasi peningkatan program pembangunan infrastruktur. Begitu pula sukuk korporasi yang masih akan ada meski belum bisa diukur akan seberapa besar.

Dari sisi permintaan, hingga saat ini tidak ada masalah. Permintaan paling banyak masih dari bank konvensional sekitar 20 persen dan asuransi 16 persen. Sementara permintaan dari bank syariah hanya enam persen.

''Bank syariah cenderung membiayai langsung sektor-sektor riil yang produktif dibanding menginvestasikan dananya di instrumen efek,'' kata Fakhrul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika