Selasa 23 Dec 2014 23:06 WIB

Rini: Penempatan Candra Hamzah di PLN Untuk Perkuat Pengawasan

Menteri BUMN, Rini Soemarno
Foto: Agung Supriyanto/Republika
Menteri BUMN, Rini Soemarno

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah memperkuat pengawasan pada PT PLN Persero dengan menempatkan dua tokoh hukum yaitu mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dalam jajaran komisaris di perusahaan itu.

"Pak Chandra sebagai Komisaris Utama, dengan anggota Hasan Bisri dan Budiman (mantan KASAD)," kata Menteri BUMN Rini M Soemarno, saat pengumuman susunan Direksi dan Komisaris PLN, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Chandra Hamzah cukup dikenal karena reputasinya ketika menjadi Wakil Ketua KPK periode 2007-2011.Belakangan Chandra juga ditugasi pemerintah menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK periode 2011-2014 ini, sebelumnya berlatar belakang akuntan karier di lembaga audit milik pemerintah tersebut membawahi bidang tugas pelaksanaan tugas Inspektorat Utama, Direktorat Utama Revbag dan Diklat, Direktorat Utama Binbangkum, dan Sekretariat Jenderal, serta Penanganan Kerugian Negara.

Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham mengangkat Sofyan Basir menjadi Dirut PLN. Sofyan yang sebelumnya adalah Dirut Bank BRI tersebut didampingi tujuh direktur lainnya yaitu Sarwon Sudarto, Nicke Widyawati, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti, Amir Rosidin, Murtaqi Syamsuddin, Nasri Sebayang.

Sedangkan untuk posisi Dewan Komisaris diangkat Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama, dengan anggota komisaris Budiman dan Hasan Bisri.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, penunjukan orang-orang berlatar belakang hukum untuk mengedepankan sinergi antara direksi dengan komisaris.

"Pak Chandra diharapkan bisa mendukung dan membantu dalam menciptakan 'good corporate government/GCG'," ujarnya.

Menurut Rini, perombakan direksi PLN dan termasuk komisaris diharapkan memberikan tantangan baru bagi perseroan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.

"PLN punya utang besar sekitar Rp 471 triliun. Ke depan tantangannya adalah mengelola utang dengan baik dan mencari pembiayaan proyek-proyek ke depan," ujarnya.

Direksi dan komisaris yang baru dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di PLN mulai dari keluhan masyarakat soal kelangkaan energi listrik hingga persoalan mendasar kinerja keuangan perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan siap menjalankan tugas yang diberikan pemegang saham membawa PLN lebih baik lagi.

Menurut Sofyan, penunjukan tersebut merupakan tantangan yang memang berbeda ketika dirinya menjadi seorang bankir.

Ia menjelaskan, yang penting perlu dibangun komunikasi yang baik dan hubungan kolega dan tim kerja.

"Dengan niat yang baik, saya tidak takut menerima tantangan ini. Pemerintah mempercayakan kepada saya dan tim, maka saya upayakan maksimum. Khawatir selalu ada tapi mari kita buktikan dengan perbuatan," tegasnya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement