REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk penghentian impor premium tidak berarti ke depannya bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 88 dilarang beredar di pasaran.
"Belum (setop impor). Bukan berarti besok dihapuskan (premium)," ujar Menteri ESDM Sudirman Said usai menghadiri pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pergantian dirut PLN di Kementerian BUMN, Selasa (23/12).
Sebelumnya, penghapusan impor RON 88 dinilai merugikan Pertamina. Hal itu lantaran biaya impor RON 92 dinilai lebih mahal dibanding RON 88. Untuk itu, Sudirman menambahkan bahwa Pertamina diberikan waktu persiapan selama lima bulan terkait peningkatan kapasitas kilang dalam negeri untuk pengolahan pertamax.
"Pertamina dikasih persiapan teknis supaya ga terganggu suplainya. Tim rekomendasikan 5 bulan persiapan. Tapi kami serahkan semuanya pada Pertamina sebagai pihak penyelenggara," ujar Sudirman.
Terkait dengan opsi subsidi tetap, Sudirman menambahkan bahwa hingga kini pemerintah masih mengkaji opsi mana yang terbaik. "Soal subsidi itu kewenangan Menkeu. Kita tugasnya untuk menyediakan BBM bagi masyarakat. Ada hitungannya lah,"kata mantan direktur utama Pindad tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
