REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah mempertimbangkan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya menghentikan impor RON 88 atau premium dan secara perlahan menggantinya dengan RON 92 atau sejenis pertamax.
Bambang mengatakan hal tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "ESDM harus lihat terlebih dahulu apakah Pertamina bisa mengganti produksi kilangnya dari premium menjadi pertamax atau tidak," kata Bambang di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (23/12).
Sebab, ujar Bambang, pemerintah tidak ingin penghentian impor RON 88 membuat Indonesia semakin tergantung terhadap BBM impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kemudian yang menjadi pertimbangan adalah soal kemungkinan volume impor justru meningkat jika premium dihapus. Mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut mengatakan rekomendasi tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi anggaran pemerintah jika memang nantinya dijalankan.
Asalkan, pemerintah tetap memberlakukan kebijakan subsidi tetap pada 2015.