REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha dan Mulyadi meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menaikan harga LPG 12 kilogram yang direncanakan bakal terjadi pada 1 Januari 2015 mendatang.
"Rakyat masih terbebani dengan kenaikan BBM bulan lalu, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru menaikan harga LPG karena LPG merupakan sumber energi yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Mulyadi saat dihubungi, Ahad (14/12)
Seperti diketahui PT Pertamina (Persero) masih akan menyesuaikan harga gas tabung 12 kilogram hingga 2016. Alasannya, mereka harus memangkas kerugian yang ditanggung selama ini akibat menjual LPG di bawah harga keekonomian.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya kepada wartawan September lalu mengatakan, pada tahun depan kenaikan LPG 12 kg rencananya akan dilakukan pada 1 Januari 2015, 1 Juli 2015, dan 1 Januari 2016. Rencananya kenaikan dipatok sebesar Rp 1.500 per kilogram
Meskipun begitu, Hanung mengungkapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina harus melaporkan dulu kepada pemerintah. Karena menurutnya, sebagian besar pengguna LPG adalah masyarakat luas yang bisa berdampak inflasi terhadap harga barang-barang pokok lainnya
Senada dengan kekhawatiran Hanung, Satya yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Golkar mengatakan kenaikkan harga LPG nanti jangan sampai menimbulkan inflasi yang disertai dengan kenaikan gula, beras atau bahan-bahan lain yang seharusnya tidak boleh naik.
"Jika tidak bisa menekan inflasi yang akan terjadi maka sebaiknya rencana kenaikan harga LPG ditunda saja," terang satya
Sementara itu, baik Satya ataupun Mulyadi mengungkapkan, sampai saat ini pemerintah belum membicarakan terkait kenaikan harga LPG dengan para pimpinan DPR komisi VII yang memang memiliki ruang lingkup untuk menangani masalah energi dan sumber daya mineral.
"Saya pasti akan mengkritisi kenaikan LPG ini karena menyangkut kepentingan masyarakat. Untuk lebih detailnya kami akan tunggu pembicaraan resmi dari pemerintah," ujar Mulyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika