REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh melakukan aksi demo besar-besaran melumpuhkan Jakarta menuntut kenaikan upah kemarin. Namun, Sofyan Wanandi mantan ketua Apindo yang juga menjabat Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak ingin menaikkan upah hanya karena aksi demo besar-besaran.

"‎Jadi yang begini ini kita juga tidak mau upah dinaikkan karena demo-demo," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (11/12).

Menurutnya, upah para buruh harus dibicarakan dengan masing-masing perusahaan. Ia mengatakan, pemerintah juga perlu membedakan upah capital intensive yang dapat membayar mahal, dengan upah UKM dan labour intensive.

Namun, ia menilai 95 persen perusahaan labour intensive dan UKM tidak bisa membayar. "Kita ga bisa dorong mereka, yang bisa bayar yang besar-besar. Yang kecil-kecil jadi korban. Ini ga boleh dikorbankan menurut saya," katanya.

Sofjan mengatakan agar demo kenaikan upah tak terus menerus terjadi, pemerintah meminta perusahaan untuk membicarakan masalah ini. Ia menilai upah yang dituntut oleh para buruh justru jauh lebih besar dari angka hidup layak.

"Sedangkan dulu dalam keputusan kita, hidup layak itu harus dibarengi produktivita‎s yang tinggi. Sekarang hidup layak sudah terlewati, ditambah lagi item-itemnya jadi 80 items," katanya.

Sofjan juga menilai demo yang dilakukan para buruh ini telah melewati batas. Meskipun warga Indonesia dijamin haknya untuk berpendapat, namun penuntutan kenaikan upah harus dibicarakan dengan masing-masing perusahaan.

Ia menilai kenaikan upah buruh seharusnya tidak dilakukan karena adanya aksi demo. "Karena pemerintahan sebelumnya lemah, naik upah bukan karena produktivitas naik, karena demo-demo naiknya," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika