REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo angkat bicara mengenai kebijakan menteri BUMN Rini Soemarno tentang wacana pengalihan 220 Megawatt (MW) pasokan listrik Inalum ke PT. PLN (Persero). Sartono berharap menteri BUMN berfikir ulang mengenai langkah kebijakannya itu. Karena pengalihan tersebut kedepan bisa berdampak kelangsung para perkerja.

"Itu bukan solusi bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan listrik di Sumut," kata Sartono melalui siaran pers yang diterima Republika Online, Jumat (28/11).

Menurut Sartono bilamana pengalihan pasokan listrik sebesar 220 MW ke PT. PLN, berarti menghentikan sekitar 50-75 persen produksi di Inalum.

Sartono berharap agar pemerintah untuk mengkaji ulang permintaan tersebut. Menurutnya  penjualan listrik yang dimaksud otomatis akan langsung berakibat terhadap daya produksi PT Inalum itu sendiri sampai dengan 50 persen yang tentunya berdampak langsung kepada pemutusan Hubungan Kerja/PHK/ pengurangan karyawan.

"Pemerintah harus menghargai nasionalisasi PT Inalum pada November 2013 yang lalu, dimana pemerintah berhasil menasionalisasi Aset ini setelah 30 tahun dikelola oleh Jepang, dengan biaya pengakuisisian sebesar 5.5 Triliun Kurs saat itu," katanya.

Adapun saran mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini agar pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas produksi PT. Inalum. Mengingat kebutuhan alumunium nasional sebesar 700 ribu ton. Sedangkan PT Inalum memiliki kapasitas 240 ribu saat ini. PT Inalum adalah salah satu perusahaan peleburan alumunium yang sangat lengkap di Asia Tenggara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika