REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat ekonomi Umar Juoro sangat tidak setuju dengan rencana Badan Pusat Statistik (BPS). Rencana yang ingin memasukkan kegiatan perekonomian di lokalisasi prostitusi ke dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). 

"Itu sama saja mengakui lokalisasi sebagai kegiatan ekonomi yang legal. Ini akan menimbulkan kontroversi," kata Umar Juoro kepada ROL, Jumat (28/11)

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik(PBS) akan mengubah penghitungan tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun dasar 2000 menjadi 2010. Ada banyak cakupan aktivitas ekonomi yang diperluas untuk menghitung penyumbang perekonomian nasional, salah satunya kegiatan ekonomi yang terjadi di lokalisasi. 

Umar sangat memahami bahwa dengan adanya perubahan tahun dasar PDB maka akan banyak cakupan aktivitas ekonomi yang diperluas. Namun BPS seharusnya bisa memilah jika ingin memasukkan kegiatan-kegiatan ilegal dalam penghitungan PDB. 

Misalnya, kata dia, adalah dengan menghitung aktivitas pembabatan hutan ilegal. "Tapi bukan memasukkan aktivitas ekonomi di lokalisasi. Menurut saya, BPS sebaiknya tidak perlu memasukkan lokalisasi ke dalam penghitungan PDB," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika