REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pada masa mendatang, pihak-pihak yang akan menanamkan investasinya di Indonesia hanya perlu mendatangi satu tempat perizinan.

"'One-stop service', agar bagaimana investor datang ke Indonesia cukup di satu kantor saja," kata Sofyan Djalil dalam konferensi pers setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11).

Menurut Menko Perekonomian pada saat ini memang Indonesia telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tetapi instansi tersebut ternyata bukanlah "one-stop service".

Hal itu, ujar dia, karena investor ternyata tidak hanya mendatangi BKPM, tetapi mesti mendatangi berbagai instansi dan kementerian lainnya sebelum mendapatkan izin untuk berinvestasi.

Ia mengemukakan, pada masa mendatang diharapkan investor hanya akan datang ke satu tempat yang di mana semua kementerian telah ada perwakilannya.

"Mungkin BKPM yang menjadi 'focal point', karena mereka yang paling siap," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan jangka waktu hingga enam bulan mendatang untuk pembentukan "one-stop service" atau pusat layanan perizinan investasi nasional yang terintegrasi.

"Saya berikan target 3-6 bulan yang namanya 'one-stop service' nasional harus jadi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika