REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Mafia migas kerap kali dikaitkan dengan BUMN yang bergerak di sektor migas, seperti Pertamina dan PGN (Perusahaan Gas Negara). Pengamat Migas Marwan Batubara menilai, anggapan muncul lantaran mafia migas memang mengincar sektor bisnis migas yang disadari, melibatkan transaksi jutaan dolar AS.

"Sebetulnya, bila tata kelola migas dibenahi, maka mafia bisa dihindari," jelasnya saat dihubungi Republika, Senin (17/11).

Marwan melanjutkan, dengan dibentuknya tim reformasi tata kelola migas yang diketuai oleh ekonom Faisal Basri, pemerintah punya akses yang bagus untuk mengkaji apa yang selama ini salah. Marwan menambahkan, sebetulnya selama ini ada empat poin utama yang harus dilakukan untuk membenahi sektor migas tanah air. Pertama, menurutnya, adalah transparansi tata kelola migas dan tata niaga migas.

Kedua, adalah revisi UU migas di mana ada 17 pasal yang disinyalir menyeleweng dari konstitusi. Keempat, adalah aspek kelembagaan yang harus diperbaiki. "Di pasal 33 jelas bahwa penguasaan oleh negara di bawah kendali BUMN dalam hal ini Pertamina. Bukan lembaga seperti BP Migas atau SKK Migas," jelasnya.

Dan poin terakhir yang Marwan sebut adalah pemberantasan mafia migas. Pemberantasan mafia migas, menurut Marwan, berkaitan dengan perbaikan sistem yang harus sesuai dengan konstitusi, serta perbaikan pelaku atau subjek yaitu jajaran direksi yang harus memiliki rekam jejak yang baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika