REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rakyat menunggu dan mengawasi kinerja Kabinet Kerja untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dahulu, kecakapan pemerintah dalam bekerja bisa dilihat dalam program 100 hari.

Namun kini tampaknya rakyat tidak bisa lagi mengawasi kinerja kabinet yang baru sambil berhitung sampai seratus hari. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menemui pimpinan dari berbagai media, Jumat (7/11).

"Dari rakor kabinet kita diberitahu tidak ada 100 hari program prioritas. Kami intinya membuat program kesejahteraan nelayan dan menangani permasalahna yang merugikan negara kita," jelas Menteri Susi.

Susi melanjutkan, salah satu upaya yang dia lakukan adalah moratorium izin kapal.

"Sejak saya jadi menteri sudah tujuh kapal yang keluar izinnya. Sekarang sudah tidak ada. Kalau dari sebulan 7 izin berapa ton yang bisa kita selamatkan, belum lagi BBMnya," jelas Susi.

Hal ini mengingat kini banyak nelayan kecil yang mengantri BBM, bahkan tak sedikit nelayan  tidak mendapatkan BBM. "Kapal kapal besar tadi juga gunakan jatah bbm kita," lanjut Susi.

Selain itu Menteri Susi juga menargetkan untuk mengembangkan perkampungan nelayan. Ada seribu kampung nelayan yang dia target kan untuk dikembangkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika