Rabu 05 Nov 2014 23:52 WIB

Kadin: Indonesia tak Antikenaikan Upah Buruh

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Mansyur Faqih
Ratusan ribu buruh dari berbagai elemen serikat pekeja berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/10). (Prayogi/Republika)
Foto: Prayogi/Republika
Ratusan ribu buruh dari berbagai elemen serikat pekeja berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/10). (Prayogi/Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungapkan topik mengenai upah buruh butuh kehati-hatian. Sebab upah buruh yang kompetitif jadi salah satu daya tarik Indonesia. 

Jika upah buruh di Indonesia sudah terlalu tinggi, pengusaha akan melarikan usahanya ke luar seperti Bangladesh dan Vietnam.

"Indonesia tidak antikenaikan upah, apalagi jika selaras dengan kenaikan produktifitas. Perlu ada kesepakatan bersama antara dunia usaha dengan serikat pekerja," tutur dia di Jakarta, Rabu (5/11).

Mengenai gerak dunia usaha jika BBM dinaikkan, Suryo mengatakan pengusaha akan meningkatkan efisiensinya. Karena porsi BBM 15 persen dari biaya produksi.

Saat BBM naik sedikit, katanya, tidak akan berpengaruh banyak. Karenanya, jangan melihat ini sebagai hal yang akan terlalu memberatkan pengusaha.

"Naikkan saja dan bantu rakyat dengan cara lain," kata Suryo. 

Karena itu diperlukan juga iklim investasi yang menarik dengan menciptakan kemudahan bagi dunia usaha. Jika pun ada koreksi, sifatnya sementara. Sebab negara kompetitif pun membeli BBM dengan harga internasional.

Suryo menyambut baik rencana pembangunan 15 kawasan industri baru oleh pemerintah, baik di Jawa mau pun di luar Jawa. Ia menilai itu harus segera direalisasi karena Indonesia kekurangan kawasan industri. Yang penting, fasilitas izin usaha dimudahkan dan pengusaha diberi insentif.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement