REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah mendorong dunia usaha tidak lepas dari persoalan upah buruh. Menanggapi itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan perlu pengaturan bagaimana upah adil bagi pekerja.
Menurutnya, perlu ada studi sehingga kebijakan upah tidak merugikan pekerja dan tidak menyulitkan usaha.
Ia menjelaskan, studi KHL memang sudah ada. Hanya saja perlu membuat porsi sesuai sehingga ada ketetapan terbaik agar pekerja bisa sejahtera.
"Perlu ada pembekalan keterampilan buruh oleh dunia usaha," kata Sofyan dalam forum diskusi bersama Kadin, Rabu (5/11).
Sofyan mengatakan, butuh sinergi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Karena akan mudah mendorong kemajuan dari industri yang sudah berjalan dibanding yang baru benar-benar mulai. Bisnis masyarakat juga bisa dibantu koperasi.
Ia menegaskan, akan sering ada forum antara pemerintah bersama asosiasi usaha. Asosiasi bisa menyampaikan ide dan keluhan agar kebijakan yang dibuat membumi.
Indonesia sedang berada dalam kondisi yang baik. Ia yakin para politisi juga punya patriotisme yang bagus untuk membantu kemajuan ekonomi nasional.
Sofyan juga sedikit menyoroti tingkat pendapatan masyarakat Indonesia meningkat. Hanya saja pengetahuan keuangan masih kecil. "Perlu kita cari solusi bersama agar tercipta inklusi finansial," kata Sofyan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
