REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan akan tetap naik. Kebijakan itu diambil pemerintah salah satunya guna menekan jumlah konsumsi BBM masyarakat.
Namun Pengamat Ekonomi Institute for Developement of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai, keputusan pemerintah itu tidak akan menekan jumlah pengguna BBM secara signifikan.
"Bisa jadi orang hemat. Tapi kebijakan ini tidak cukup efektif menekan jumlah konsumsi BBM. Kalau kemampuan finansial orang semakin mampu membeli, ya akan tetap saja menggunakan BBM," ujar Eko saat dihubungi ROL, Jumat (31/10).
Eko mengatakan, persoalannya juga terkait kondisi transportasi publik atau layanan perhubungan yang belum memadai. Hal itu semakin menguatkan alasan masyarakat tetap sering membeli BBM terutama bagi pemilik kendaraan pribadi.
Dia mencontohkan layanan transportasi khususnya di Ibu Kota."Transportasi umum juga masih jelek baik sarana maupun pelayanan, keamanan. Jadi orang lebih memilih mengeluarkan biaya lebih mahal dan macet-macetan ketimbang menggunakan transportasi umum," lanjutnya. Sementara untuk transportasi di luar kota, menurutnya juga masih butuh perhatian khusus.
Kendati demikian, dia mengaku mendukung kebijakan ini selama untuk kepentingan jangka panjang. Dan anggaran dialokasikan untuk hal yang lebih produktif seperti pembangunan negara.
"Rata-rata harga BBM setiap tahun naik 5 persen. Yang paling penting anggaran dialokasikan seperti untuk pembangunan infrastruktur, energi dan sektor kesejahteraan rakyat," katanya.
Eko juga menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan energi ini, negara mutlak harus memperbaiki hulu maupun hilirnya. "Untuk hulu, impor masih besar dan produksi energi negara kita yang sangat lemah, tentu produktivitas yang harus ditingkatkan," katanya.
Alasan produksi dalam negeri masih lemah juga menurut dia dikarenakan Undang-Undang yang mengatur perihal itu selama ini tidak ramah untuk investasi. "Akhirnya terjadilah permainan-permainan perizinan. Yang mutlak perlu dilakukan adalah penyederhanaan perizinan," tambahnya.
Sedangkan untuk perbaikan hilir menurut Eko, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan sarana transportasi publik agar menarik sebanyak mungkin masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika