REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendukung perkembangan industri gula nasional.
"Kami berharap pemerintah baru melakukan moratorium atas gula rafinasi," kata Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro usai bakti sosial dalam rangka ulang tahun ke-50 BUMN itu di Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Indramayu, Jawa Barat, Ahad.
Ia menyebutkan kebijakan pemerintah terkait dengan gula rafinasi pada akhir 2013 berdampak buruk terhadap industri dan pabrik gula nasional.
"Gula rafinasi membanjiri pasar nasional sementara produksi pabrik gula lokal menumpuk di gudang," katanya.
Menurut Ismed, RNI yang memiliki 10 pabrik gula mengalami kerugian sekitar Rp300 miliar sebagai dampak kebijakan itu.
"Porsi usaha terkait gula di RNI ini mencapai sekitar 60 persen sehingga laba atau rugi BUMN ini ditentukan dari gula," katanya.
Ia menyebutkan kerugian juga dialami BUMN lain yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN). "Dalam sejarah baru kali ini ada karyawan pabrik gula, bahkan kontraktor yang dibayar dengan gula, bukan dengan "Soekarno-Hatta" (uang)," katanya.
Dalam kesempatan itu Ismed juga mempertanyakan keseriusan pemerintah melaksanakan dan mewujudkan program swasembada gula.
"Program swasembada gula hanya omong kosong jika ada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan program itu," katanya.
Ia menyebutkan saat ini RNI memiliki kebun tebu sendiri seluas sekitar 3.000 hektare.
Mengenai rencana bisnis ke depan terkait gula, Ismed mengatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membangun industri pengolahan gula rafinasi.
"Kapasitas produksi akan mencapai 2.500 ton per hari atau 2,5 juta ton per tahun, dimana 60 hingga 70 persen produk akan diekspor. Kami yakin akan laku di pasar ekspor," katanya.
Ia menyebutkan begitu ada izin dari Kemenperin, RNI akan segera membangun pabrik pengolahan gula rafinasi.
"Begitu ada izin, kami akan lakukan groundbreaking pabrik pada November atau Desember tahun ini juga," kata Ismed.
Ikuti Whatsapp Channel Republika