REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta mengembalikan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan fondasi konstitusi. Yaitu yang menitikberatkan pada demokrasi ekonomi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Dalam kondisi ekonomi global yang sedang gencar lakukan proses recovery saat ini, kita sudah pasti akan terseok. Pemerintah baru harus segera mengembalikan ekonomi kita pada fondasi konstitusi, yaitu demokrasi ekonomi," kata pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto, Sabtu (11/10).
Menurut dia, posisi kabinet baru di bidang yang terkait langsung dengan ekonomi harus diisi oleh orang dengan komitmen terhadap ekonomi rakyat.
Jika tidak, lanjut dia, konsep Trisakti yang digaungkan presiden terpilih hanya akan jadi pepesan kosong belaka.
"Justru akan sia-sia bilamana desain ekonomi kita kembali kepada model ekonomi yang mengandalkan pertumbuhan semata tetapi lupa sisi visi keadilannya," katanya.
Ia mengatakan, selama satu dasawarsa terakhir masyarakat cenderung disuguhi ilusi kemakmuran. Indonesia seakan telah berkembang menjadi negara dengan ekonomi yang besar. Yaitu dengan masuk dalam negara G-20 dan menjadi negara dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar nomor dua setelah Cina.
"Kita terninabobokkan dan kita lupa bahwa fundamental ekonomi kita sebetulnya menjadi sangat rapuh dan tak tahan goncangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
