REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Program pengembangan layanan jaringan ATM sebanyak 100 unit tidak mendapat persetujuan direksi karena jumlah ATM dengan bank pada saat itu belum imbang.

“ATM Bank DKI jumlahnya lebih banyak daripada ATM Bank Mandiri per Juni 2010,” kata Direktur Pemasaran Bank DKI Mulyatno Wibowo, Jumat (10/10).

Mulyatno yang saat itu menjabat sebagai Plt Dirut Bank DKI sempat menyampaikan alasannya kepada Dirut PT KSP Henry J Marathon ketika penghentian sepihak kontrak sewa 100 ATM antara Bank DKI dan PT KSP.

Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Syafruddin menjelaskan, audit yang dilakukan timnya juga mendapati bahwa pelaksanaan penunjukan langsung proyek tersebut telah sesuai dengan SK Direksi 170 setelah dua kali pelelangan gagal dilaksanakan.

“Sesuai SK tersebut maka dilakukan penunjukan langsung setelah terjadi gagal lelang,” tegas Syafruddin.

Ada hal menarik bahwa dalam menghitung kerugian negara ini, yaitu menggunakan dokumen acuan SPK dari PT KSP kepada PT ISO yang sesuai fakta persidangan tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh Nota Kesepakatan.

Kemudian, penggantian mesin ATM baru merek NCR, monitoring ATM, denda dan perbaikan mesin semuanya dikerjakan langsung oleh PT KSP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika