REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eni Sri Hartati, menilai, defisit anggaran saat ini tidak jelas. Pemerintah hanya menyebutkan anggaran mengalami defisit. Tetapi, penggunaan yang menyebabkan defisit itu tidak jelas.

"Bahkan, sering disebutkan defisit ini salah satunya disebabkan oleh membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Apa betul itu?," ujar Eni, kepada ROL, Rabu (8/10). Kalau defisit ini disebabkan oleh subsidi, maka seharusnya tak dilakukan. 

Artinya, defisit sejak zaman pemerintahan SBY ini tidak masuk akal. Sebab, sudah mengarah pada defisit keseimbangan primer bagi negara.

Dengan kata lain, anggaran negara ini salah satunya bersumber dari utang. Namun, pada tataran penyerapannya kurang optimal. Parahnya, biaya yang berasal dari utang tersebut, tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif.

Untuk meminimalisasi hal itu, lanjut Eni, pemerintahan baru mendatang harus lebih tegas lagi soal anggaran negara. Sebelum melakukan hal-hal teknis, Presiden terpilih Jokowi harus memiliki panduan soal anggaran. Selanjutnya, ada transparansi anggaran. "Selama ini, transparansi anggaran tidak ada," ujarnya.

Kemudian, bila negara ini ingin tidak defisit, maka banyak hal sederhana yang bisa dilakukan. Seperti, dalam anggaran rumah tangga. Jika tak ingin banyak berutang, maka solusinya harus berani kerja keras. Kerja keras tersebut, bisa mengoptimalkan penerimaan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika