REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Pengembangan kawasan ekonomi berbasis kelautan menjadi fokus utama Kabupaten Mamuju utara, Sulawesi Utara. Bupati Mamuju Utara Agus Ambojiwa mengatakan tujuan pembangunan kawasan industri perikanan terpadu ini untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata di atas 7 persen per tahun), berkualitas, dan inklusif.
Pembangunan kawasan ini, kata Agus, bertujuan untuk menyerap tenaga kerja dan mensejahterkan masyarakat secara berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, kawasan industri perikanan terpadu ini juga dimaksudkan untuk mendukung visi dan program prioritas presiden wakil presiden terpilih Jokowi–JK, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, adil-makmur, kuat, dan berdaulat.
"Kita ingin menjadi poros maritim dunia," kata Agus, Selasa (30/9), yang mengundang pakar kelautan Prof Rokhmin Dahuri untuk membuat peta jalan pembangunan kawasan maritimnya itu.
Rokhmin mengatakan kawasan ini akan memperkokoh tol Laut untuk konektivitas dan logistik maritim berupa. Hal ini mencakup revitalisasi dan pembangunan baru armada kapal nasional untuk angkutan barang dan penumpang, pelabuhan, dan industri galangan kapal.
Pembangunan poros maritim dunia ini pun, jelas Rokhmin yang juga guru besar IPB ini, harus dibarengi dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan. Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju Utara, menurut dia, menjadi salah satu wilayah pesisir dan laut yang terletak di pesisir ALKI-II (Selat Lombok–Selat Makassar).
Kawasan industri perikanan terpadu itu, kata Rokhmin, rencananya terdiri dari usaha budidaya tambak udang Vanammei seluas 10 ribu hektare, budidaya rumput laut seluas 5.000 hektare, dan usaha penangkapan ikan sidat ramah lingkungan dan lestari. Termasuk, hatchery (pembenihan udang), pabrik pakan, pabrik es, cold storage, dan pabrik pengolahan udang bernilai tambah.
Lainnya, pabrik pengolahan ikan sidat bernilai tambah (kabayaki), industri pengolahan rumput laut, dan industri serta jasa pendukung lainnya. Rokhmin menegaskan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan kepada masyarakat menjadi sangat penting di sini. Tujuannya, guna meningkatkan kapasitas dan etos kerja mereka dalam hal teknik produksi perikanan baik melalui usaha penangkapan dan budidaya perikanan, penangganan dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran, manajamen bisnis, konservasi, dan budaya kerja.
Dari observasi lapang, Menurut Rokhmin, tim menemukan sebuah pelabuhan laut yang masih berfungsi cukup baik, yang dibangun sejak zaman Belanda. Pelabuhan ini berpotensi menjadi salah satu pelabuhan laut dalam yang akan dibangun oleh pemerintahan baru.
Kawasan industri perikanan dan kelautan terpadu ini akan menyediakan lapangan kerja sedikitnya 150 ribu orang dengan pendapatan rata-rata Rp 3 juta–Rp 10 juta per orang per bulan. Nilai ekonomi total untuk wilayah ini sekitar Rp 25 triliun per tahun dengan ditambah efek berantai secara ekonomi.
"Program ini akan dimulai pembangunannya pertengahan awal Oktober tahun ini, dan mulai berproduksi di awal tahun depan," kata Rokhmin yang juga mantan menteri kelautan di pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Sumber dana untuk pembangunan kawasan industri dan bisnis kelautan dan perikanan terpadu ini berasal dari swasta, pemerintah, dan perbankan. Pelaku usaha akan diutamakan dari masyarakat dan pengusaha setempat dan pengusaha nasional yang memiliki nasionalisme yang tinggi.
Rokhmin menyatakan bagi investor asing yang baik, mau mentaati seluruh peraturan dan perundangan NKRI, dan menguntungkan kepentingan nasional, khususnya masyarakat lokal, juga ditertima diterima dengan tangan terbuka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
