REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi kepada para nelayan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan 60 persen biaya operasional nelayan adalah untuk membeli solar.

Jika pemerintah membatasi ketersediaan solar bersubsidi maka waktu operasional nelayan akan lebih pendek. "Bisa menghambat jadwal pelayaran dan mengurangi penghasilan nelayan," terangnya dalam Focus Group Discussion Bedah Roadmap Kelautan dan Perikanan Kadin untuk Pemerintah Baru pada Senin (22/9) di Jakarta.

Pemerintah yang baru, kata Yugi, harus memprioritaskan kepastian ketersediaan solar dalam lima tahun ke depan. Kadin menilai diperlukan sebuah kajian terkait ketidakkonsistenan BBM bersubsidi baik dari sisi regulasi maupun format distribusi.

Menurutnya perlu ada Master List khusus yang dapat memonitor dan memastikan keberlanjutan pasokan. "SPBU khusus nelayan sudah ada tapi belum jelas keberlangsungannya seperti apa," imbuhnya.

Lebih jauh pihaknya berharap agar pemerintah bisa memiliki data valid mengenai data sosial ekonomi nelayan. Data tersebut mencakup jumlah nelayan yang memiliki akses ke SPBU, akses ke bank, hingga jumlah nelayan yang mengalami peningkatan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika