REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membutuhkan skema kuat untuk membumihanguskan keberadaan mafia minyak dan gas (migas) yang lama bercokol dari hulu ke hilir karena tanpa skema tersebut mustahil bagi pemerintahan baru untuk memberantas, kata seorang pengamat..
"Kalau skemanya nggak tahu mau apa, omong kosong Jokowi-JK bisa memberantas mafia migas," kata Pengamat Geopolitik Ekonomi Global Future Institute, Hendrajit, di Jakarta, Senin.
Dijelaskannya, Jokowi harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjaga kedaulatan energi, yakni 'avalibility', 'aksesibility' dan 'affordability'.
Menurut dia, 'availibility' menyangkut ketersediaan minyak. Jika Indonesia tidak bisa memperoleh sumber-sumber minyak dan kilang minyak baru, maka akan rawan bagi kedaulatan energi Indonesia ke depan.
Saat ini, kata dia, diyakini tengah terjadi perebutan kursi pemegang kebijakan di sektor migas, antara jaringan seven sister dan jaringan pengusaha minyak Tiongkok. Posisi yang diperebutkan adalah jabatan Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina.
"Analisa kami, Taslim Yunus dan Darwin Silalahi akan mengisi dua posisi strategis dalam kebijakan di sektor migas. Jadi antara kedua nama itu saja yang mengisi posisi Dirut Pertamina dan Menteri ESDM," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika