REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Besarnya alokasi subsidi BBM di APBN telah menyandera pemerintah dari rezim ke rezim. Namun dengan mekanisme subsidi silang versi Rizal Ramli, persoalan itu bisa diselesaikan.
”Sebetulnya ada langkah sederhana tapi cerdas untuk menyelesaikan ruwetnya subsidi BBM. Caranya, lakukan subsidi silang. ’Paksa’ kalangan menengah atas membayar lebih mahal daripada rakyat kelompok bawah. Maka, bukan saja problem subsidi hilang, pemerintah justru meraih keuntungan dari pos anggaran ini,” ujar ekonom senior Rizal Ramli, Selasa (9/9).
Seperti diketahui, di ujung kekuasaannya Presiden SBY mencantumkan subsidi BBM di RAPBN 2015 sebesar Rp363,5 triliun. Angka inilah yang disebut-sebut membahayakan APBN. Guna menyelamatkan APBN yang bakal jebol, banyak kalangan, mendesak agar subsidi BBM dikurangi.
Sejumlah ekonom yang bernaung di Rumah Transisi Jokowi-JK bahkan mendesak pemerintah segera menaikkan harga BBM sekitar Rp3.000/liter. Jika usulan ini disetujui, akibatnya lebih dari 10 juta rakyat Indonesia yang selama ini statusnya near poor alias hampir miskin, tiba-tiba saja jadi benar-benar miskin.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini punya solusi jitu. Rizal mengusulkan agar BBM yang beredar di pasar di bagi jadi dua jenis. Jenis pertama, BBM rakyat yang beroktan 80-83 (saat ini jenis premium oktannya 88). Sebagai pembanding, di Amerika, oktan general gasolin 86 dan di negara bagian Colorado 83. Jenis kedua, BBM Super dengan oktan 92 untuk jenis Pertamax dan 94 Pertamax Plus.
”Perbedaan oktan yang tinggi antara BBM rakyat dan BBM super akan membuat pengendara mobil menengah atas takut menggunakan BBM Rakyat. Mereka tidak ingin mesin mobilnya menggelitik karena akan mempercepat kerusakan mesin dan biaya perbaikannya lebih mahal,” papar Rizal.
Data BPH Migas tahun 2013, kelompok menengah bawah mengonsumsi sekitar 55%. Dengan kuota BBM tahun 2015 yang 50 juta kilo liter (kl), maka jatah mereka mencapai 27,5 juta kl. Sedangkan sisanya yang 45% atau sekitar 22,5 juta dikonsumsi kalangan menengah atas. BBM Super ini dijual seharga Rp12.500 per liter.
Tokoh yang gigih mengusung ekonomi konstitusi ini memperhitungkan, pemerintah memang harus mensubsidi BBM Rakyat sebesar 27,5 juta kl x Rp1.900 = Rp52,25 triliun. Namun pada saat yang sama, pemerintah meraih laba dari penjualan BBM Super yang 22,5 juta kl x Rp4.100 = Rp92,25 triliun. Dengan begitu, pemerintah masih mengantongi selisih positif sebesar Rp40 triliun/tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika