REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan mendatang diharapkan meneruskan program percepatan pembangunan infrastruktur sampai dengan 2025. Hal ini agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan.
"Kesempatan kita gak lama, hanya sampai 2025. Kalau tidak berhasil mengejar ketertinggalan, kita bisa terjebak dalam middle income trap," ujar Deputi Koordinasi Bidang Infratstruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Lucky Eko Wuryanto, Kamis (4/9).
Infrastruktur dikatakan menjadi kebutuhan mendesak bagi siapapun yang memimpin di masa depan. Proyek-proyek yang sudah groundbreaking khususnya, tidak bisa lagi dibatalkan atau ditunda. Pembatalan hanya akan menyebabkan konsekuensi hukum.
Dua proyek yang sering disebutkan bakal prioritas pemerintah baru yaitu rel kereta api ganda dan pembangunan tol laut. Proyek tersebut dikatakan Luky sudah dalam pengerjaan, meskipun dengan tema yang sedikit berbeda.
"Rel kereta api ganda kan sudah diprogramkan oleh Kementerian Perhubungan. Pembangunanannya sudah terjadi di Jawa dan Utara, Sedangkan di sisi Selatan baru mau diteruskan," katanya kepada ROL, Kamis (4/9). Sejauh ini pembangunan rel kereta api ganda tidak mengalami kendala.
Sedangkan untuk pembangunan jalan tol laut, Luky mengaku belum terlalu paham mengenai proyek tersebut. Namun selama ini dalam MP3EI terdapat proyek Pendulum Nusantara yang berangkat dari rancangan konsep Pelindo II. "Intinya kita mencoba untuk membuat sistem yang terintegrasi antara Sabang sampai Merauke. Khususnya dalam rangka transportasi barang dan ke masing-masing tempat," kata Luky.
Luky mengatakan bahwa pembangunan transportasi laut lebih rumit dibandingkan transportasi darat. Untuk itu dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun fasilitas laut.
Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) RJ Lino mengatakan jika dikerjakan dengan benar, maka dalam dua tahun proyek Pendulum Nusantara bisa kelihatan hasilnya. Namun keberhasilan proyek ini juga tergantung kerjasama dengan pemerintah pusat.
Proyek Pendulum Nusantara membutuhkan dana sekitar 5 miliar dolar AS sampai 6 miliar dolar AS. Dana ini untuk memperbaiki 22 pelabuhan dalam lima waktu lima tahun.
Pelabuhan yang akan dibangun mulai dari Belawan, Surabaya, Makassar, Sorong, Dumai, Palembang, Teluk Bayur, Panjang dan Pontianak. Kemudian dilanjutkan dengan pelabuhan yang terletak di Banjarmasin, Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Denpasar, Sorong dan Jayapura.
Dengan pembenahan pelabuhan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat sebesar 0,31 persen.
"Jadi kalau 5% jadi 5,31%. Diberesin produktivitasnya sama dengan Singapura, itu tambah 0,78%. Very powerful, gede banget. Padahal beresin itu tidak ada high technya," kata Lino.
Ikuti Whatsapp Channel Republika