REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peredaran uang di Indonesia berdasarkan data BI bisa mencapai Rp 560 triliun. BI meminta pengamanan dari Polri agar uang sebanyak itu lancar didistribusikan.
Anggota Polri membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk menangani kejahatan yang berkaitan dengan perbankan.
Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BI dengan Polri.
Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan hubungan yang sudah terjalin, seperti pertukaran informasi, pengamanan dan pengawalan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan sumber daya manusia dan sosialisasi.
"Mekanisme seluk beluk bank itu BI yang mengerti, jadi kita melatih penyidik yang menangani kejahatan perbankan melalui kerja sama dengan BI," ujar Sutarman, Senin (1/9). Ia menambahkan, MoU antara BI dan Polri akan ditindaklanjuti di jajaran Kapolda dan Kantor Perwakilan BI.
Sedangkan untuk keamanan bank, Sutarman mengaku bahwa hal tersebut memang tanggung jawab Polri, tetapi pihaknya tidak mampu menugaskan semua personil untuk menjaga seluruh bank.
Perbankan diminta melakukan tindakan preventif untuk melakukan pengamanan swakarsa dalam bentuk satpam dan pemasangan CCTV.
Sedangkan untuk bank yang terletak di lokasi rawan kejahatan, Polri menempatkan beberapa personelnya di lokasi tersebut. Ia mengatakan, hingga sekarang sebanyak 80 persen kasus kejahatan perbankan dapat diungkap.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, peredaran uang bisa mencapai Rp 560 triliun ketika lebaran.
"Bayangkan itu beredar di masyarakat. Kita akan kerja sama untuk pengamanan," ujar Agus.
Untuk pengamanan bank, BI meminta bank agar memiliki sistem dan SOP internal yang baik, sehat dan aman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
