REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan subsidi BBM pada prinsipnya harus dikurangi, meski dirinya belum dapat memastikan pengurangan subsidi itu akan diberlakukan jelang akhir masa bakti pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Prinsipnya subsidi itu harus dikurangi. Mungkin nanti setelah tanggal 21 Agustus 2014 (pascapembacaan keputusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi) secara resmi," kata MS Hidayat di kawasan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Dia mengatakan ada kemungkinan dua belah pihak bertemu, yaitu antara presiden lama dengan presiden yang baru terpilih. Artinya, Hidayat bisa berbicara banyak terkait subsidi BBM setelah ada kepastian siapa kepala negara terpilih yang baru.
Lebih lanjut, MS Hidayat mengatakan ada kemungkinan pengurangan subsidi pada RAPBN 2015. Kebijakan itu juga akan tergantung dari hasil pertemuan dua belah pihak, antara Presiden SBY dan presiden terpilih yang baru. "Saya kira, setelah tanggal 21 itu akan ada pertemuan dua pihak. Siapa tahu kedua pihak yaitu Presiden SBY dan presiden terpilih bisa bertemu untuk merumuskan kebijaan itu," paparnya.
Menperin mengatakan untuk sekarang ini pihaknya sedang menyiapkan masa transisi kepemimpinan. "Pemerintahan yang sekarang ini mencoba serapi mungkin untuk menyiapkan masa transisi ini secara administratif pemerintahannya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
