REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pemerintah membuka kesempatan bagi investor yang akan membangun kilang secara mandiri. Para investor tersebut dijanjikan insentif yang sama dengan kilang yang akan dibangun kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edy Hermantoro mengatakan, pemerintah menawarkan swasta untuk membangun kilang yang akan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan petrokimia. Insentif yang ditawarkan sama dengan pembangunan kilang kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Akan tetapi, berbeda dengan sistem KPS yang lahannya disediakan oleh pemerintah seluas 900 hektare di Bontang.

''Kalau investor punya lahan sendiri, kita tawarkan insentif yang sama dengan kilang KPS, biar ekonomis,'' kata Edy seperti dilansir Kementerian ESDM Selasa (12/8).

Terakhir kali kilang minyak dibangun pada 70-an. Indonesia diperkirakan perlu memiliki dua kilang minyak baru untuk mengatasi defisit BBM 608 ribu barel per hari (bph). Kapasitas kilang Indonesia saat ini hanya 1,1 juta bph. Sedangkan produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649 ribu bph. Padahal, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,257 juta bph.

Pada 2015 kapasitas kilang Indonesia diperkirakan sebesar 1,1 juta bph, produksi minyak yang diolah dalam negeri sebesar 719 ribu bph. Kebutuhan BBM diperkirakan 1,3 juta bph. Artinya, terjadi defisit 640 ribu bph.

Ikuti Whatsapp Channel Republika