REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Pembangunan Asia (ADB) menyediakan pinjaman hingga 50 juta dolar AS yang didukung Dana Teknologi Bersih ("Clean Technology Fund") untuk memberdayakan potensi panas bumi terkait Proyek Rantau Dedap di Indonesia.
"Pinjaman inovatif ini menunjukkan kedalaman dukungan ADB untuk menyebarkan teknologi energi bersih," kata Spesialis Investasi Departemen Operasi Sektor Swasta Lazeena Rahman, dalam pernyataan tertulis ADB yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Lazeena Rahman, teknologi energi bersih dinilai dapat secara signifikan mengurangi pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi batu bara dan minyak bumi.
Selain itu, ujar dia, hal tersebut juga akan membuka potensi panas bumi Indonesia dengan menjembatani jurang pembiayaan yang tersedia di pasar.
Berdasarkan data ADB, Indonesia diperkirakan memiliki 29.000 megawatt (MW) potensi sumber panas bumi, tetapi baru sekitar 5 persen potensi itu yang dikembangkan.
Proyek Rantau Dedap itu berlokasi di Sumatera Selatan. Selama tahap awal, proyek itu akan melewati tahap eksplorasi sumber panas bumi yang mencakup pengeboran dan pengujian sumur panas bumi.
Bila berjalan sesuai dengan kapasitas yang ditargetkan, proyek itu diharapkan bisa menyediakan setidaknya pembangkit panas bumi berkapasitas setidaknya 240 MW selama 30 tahun.
Pemberdayaan potensi panas bumi terkait Proyek Rantau Dedap itu, lanjutnya, diprediksi akan mengurangi emisi karbondioksida yang setara dengan 1,1 juta ton per tahun.
Sebelumnya, calon presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memiliki potensi energi yang melimpah, baik minyak, gas, panas bumi maupun energi alternatif lainnya, tapi pemanfaatannya belum optimal.
"Pemerintah harus berani membuat kebijakan pemanfataan potensi energi secara optimal dan efisien," kata Jokowi pada debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Sabtu (5/7) malam.
Jokowi menegaskan, pemerintah harus berani memutuskan kebijakan untuk efisiensi pemanfaatan energi, baik migas maupun energi terbarukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika