REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai 2015 nanti, Pemerintah akan mengubah skema pemberian subsidi untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perubahan ini bertujuan agar PLN bisa meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksi.
Pemerintah menilai, kinerja PLN belum efisien. Padahal banyak faktor dimana PLN bisa melakukan banyak penghematan. PLN juga dinilai kurang berminat melakukan investasi karena pemberian subsidi begitu cair. "PLN tidak termotivasi untuk menuruni BPP (Biaya Pokok Produksi)," ujar Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijaka Fiskal (BKF) Freddy R Saragih di Jakarta, Selasa (22/7).
Untuk itu pemerintah merasa perlu mengubah skema pemberian subsidi agar PLN lebih mandiri dengan menerapkan Performance Based Regulatory (PBR). Nantinya subsidi PLN berubah menjadi berbasis kinerja, dimana ada reward dan punishment yang dikaitkan dengan peningkatan efisiensi opex dan capex.
Dengan skema ini, diharapkan tercipta pula transparansi dalam pemberian subsidi untuk PLN. Targetnya, dalam waktu enam bulan setelah diterapkan maka bisa terjadi transformasi dalam tubuh PLN. Lalu dalam waktu setahun, bisa mendorong restrukturasi kebijakan dan peningkatan kesinambungan di sektor energi. Terakhir, cara ini diharapkan menciptakan reformasi pasar.
"Subsidi harus sesuai antara demand dan supply," kata Freddy.
Guna mendukung pertumbuhan sektor tenaga listrik dibutuhkan dana sekitar Rp 560 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan atau Rp 112 triliun per tahun. Namun realisasinya selalu kurang dari 50 persen. Jika dibiarkan, maka dalam waktu dekat bisa terjadi kelangkaan pasokan listrik.
Sebagai gambaran, realisasi investasi PLN pada tahun 2012 sebesar Rp 40 triliun. Lalu pada tahun 2013, sebesar Rp 34, 6 triliun. Jumlah Investasi diperkirakan tak jauh berbeda tahun ini.
"Kalau bisa efisien, subsidi bisa dijadikan tambahan keuntungan bagi PLN," kata Freddy.
Apabila berhasil, maka akan diterapkan pada penugasan yang lain. Subsidi yang diberikan pemerintah seharusnya digunakan untuk melakukan efisiensi semakaal mungkin.
Kepala Divisi Keuangan PT PLB (Persero), Rawan Insani mengatakan selama ini PLN telah melakukan serangkaian upaya efisiensi. Caranya antara lain dengan memperbaiki bauran energi, mengendalikan tarif, menjaga Collection Period dan mengembangkan sistem prabayar secara insentif. Salah satu hasilnya , dalam enam tahun terakhir PLN behasil menurunkan pemakaian BBM sebanyak 50 persen.
"PLN sudah mengurangi porsi penggunakan listrik dengan minyak," ujar Rawan.
PLN juga optimis masih ada peluang untuk menambah listrik di Indonesia. Proyeksi pertumbuhan permintaan listrik rata-rata sebesar 8,29 persen per tahun antara 2013 hingga 2022. Kebutuhan permintaan energi di Indonesia sebanyak 75 persen dari Jawa hingga Bali yang dihasilakan lebih dari 70 persen total kapasitas listrik.
Kepala Subbidang Analisis Risiko BUMN II, Tony Priantono mengatakan efisiensi menjadi tanggung jawab penuh PLN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
