REPUBLIKA.CO.ID, FORTALEZA -- Kelompok negara-negara berkembangn terkemuka BRICS pada Selasa menganjurkan pendekatan kooperatif dan solusi damai untuk isu-isu panas global.
BRICS berkomitmen untuk membangun program kerja pasca-Bali untuk menyelesaikan Putaran Doha yang sedang berlangsung, sehingga membangun sebuah "keterbukaan, inklusif, non-diskriminatif, sistem perdagangan multilateral yang transparan dan berdasarkan aturan," demikian menurut Deklarasi Fortaleza yang dirilis setelah KTT keenam mereka di Fortaleza, Brazil.
Lima negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan, mengatakan mereka akan memfasilitasi kerja sama dalam memerangi kejahatan siber dan bernegosiasi untuk membangun "sebuah instrumen yang mengikat secara hukum universal di lapangan."
"Hal ini diperlukan untuk melestarikan TIK, khususnya internet, sebagai alat perdamaian dan pembangunan serta untuk mencegah penggunaannya sebagai senjata," kata dokumen tersebut.
BRICS juga meminta kesimpulan dari negosiasi perubahan iklim global untuk kesepakatan yang mengikat secara hukum sesuai dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, terutama "tanggung jawab bersama tetapi berbeda sesuai kemampuan masing-masing."
Dalam hal Kode Etik luar angkasa, lima negara mengatakan mereka terbuka untuk "negosiasi multilateral inklusif dan berbasis konsensus," menambahkan eksplorasi dan penggunaan angkasa luar harus untuk tujuan damai sehingga mencegah perlombaan senjata.
Menurut deklarasi tersebut, lima negara menyatakan keprihatinan mendalam tentang krisis Suriah, menyerukan "tidak ada solusi militer" "gencatan senjata lengkap" dan "akses tanpa hambatan untuk organisasi kemanusiaan."
BRICS juga menyuarakan keprihatinan yang mendalam dengan krisis Ukraina, mengatakan dialog yang komprehensif, de-eskalasi konflik dan menahan diri dari semua pihak diperlukan untuk menemukan penyelesaian damai.
Blok itu mengatakan pihaknya mendukung PBB untuk mengatur acara peringatan menandai peringatan 70 tahun Perang Dunia II pada 2015, menekankan pentingnya untuk mengamankan "sebuah tatanan internasional yang adil dan wajar berdasarkan Piagam PBB."
Deklarasi ini juga menyampaikan sikap anggota BRICS pada isu-isu Irak dan Somalia, antara lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika