Rabu 25 Jun 2014 13:46 WIB

OJK Harus Bisa Kurangi Angka Kemiskinan

Rep: Satya Festiani/ Red: Nidia Zuraya
Salah satu potret kemiskinan di ibukota (ilustrasi).
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Salah satu potret kemiskinan di ibukota (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal itu dapat dicapai dengan adanya fungsi OJK yang memberikan edukasi pada masyarakat.

Edukasi masyarakat dapat meningkatkan inklusi keuangan. Hingga saat ini, hanya sedikit masyarakat Indonesia yang tersentuh perbankan. "Hal yang perlu menjadi prioritas OJK adalah mengurangi angka kemiskinan serta ketimpangan pendapatan karena adanya inklusi keuangan," ujar Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta dalam Diskusi Publik tentang Perang dan Fungsi OJK, Rabu (25/6).

Untuk mencapai tujuannya tersebut, OJK dinilai menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama, menurut Arif, adalah tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). OJK harus dapat menyediakan infrastuktur sistem informasi. Hal selanjutnya adalah tantangan kredibilitas dan kepercayaan.

Krisis keuangan global dan pendanaan juga menjadi tantangan. "Bagaimana OJK bisa melakukan pungutan, tapi juga menjaga independensi," ujarnya. Fungsi OJK sebagai lembaga pengawas juga akan mendapatkan ujian yang cukup besar karena adanya krisis global. Arif berharap kewenangan OJK dapat diperkuat dengan adanya Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Peneliti INDEF Ahmad Erani Yustika mengatakan, akses keuangan merupakan salah satu masalah utama perbankan di Indonesia. Menurut dia, jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki rekening di perbankan hanya sebanyak 50 juta. Oleh karena itu, sektor keuangan harus ditata agar adanya pemerataan pendapatan masyarakat. "Kalau pemertaan bisa dicapai, dengan sendirinya golongan menengah ke bawah pendapatannya meningkat," ujarnya.

Ia juga mengatakan, sektor keuangan harus menjalankan misi utamanya. Sebagai contoh, perbankan harus melaksanakan fungsinya sebagai penyalur kredit. "Jangan sampai uang bank diputar di sektor keuangan sendiri," ujar Erani. Lingkungan makroekonomi nasional juga harus diperkuat. Misalnya, tingkat suku bunga yang tinggi tak dapat diturunkan sendiri oleh perbankan. Pemerintah harus membantu dengan menurunkan inflasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement