REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika terpilih menjadi Presiden 9 Juli nanti, pemerintahan Prabow akan melakukan perombakan di bidang ekonomi. Tim ekonomi pasangan Prabowo-Hatta, Hasyim Djojohadikusumo mengatakan pihaknya di awal akan menertibkan wajib pajak.
"Banyak orang yang harusnya bayar pajak tapi ternyata tidak. Padahal kita bisa meningkatkan seperti Thailand dan Muangthai," kata Hasyim kemarin.
Menurut Hasyim, siapapun Presiden yang terpilih, harus ada efisiensi wajib pajak. Dengan penertiban ini, lanjut dia, akan ada tambahan penerimaan negara Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun setiap tahun.
Setiap orang Indonesia yang mampu bayar pajak harus terdaftar sebagai wajib pajak. Namun saat ini hanya 12 persen masyarakat wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal pajak penting agar pembayaran seperti gaji buruh, rumah sakit dan pelayanan masyarakat.
Dengan penertiban wajib pajak, kata Hasyim, maka pemerintah tidak perlu menambah tarif pajak. Masalah defisit anggaran bisa teratasi. Prabowo, menurut Hasyim, juga tidak merasa perlu menambah pegawai pajak. Namun perlu ada perbaikan menyeluruh dalam menangani pajak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika