Senin 09 Jun 2014 19:22 WIB

Restrukturisasi Merpati Dipertanyakan

Merpati Airlines.
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra EXIF Data :
Merpati Airlines.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisi VI DPR-RI akan memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mempertanyakan program restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airline (Merpati) yang diduga terjadi pelanggaran oleh manajemen.

"Kami jadwalkan, Rabu (11/6) akan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, untuk menyelesaikan masalah Merpati," kata Wakil Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI Azman Azzam Nataprawira, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (9/6)..

Hadir pada RDP tersebut, Dirut Merpati Asep Ekanugraha, dan termasuk Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro, Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Kontruksi dan Jasa lainnya Gatot Trihargo, serta Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Saiful H Manan.

Menurut Azman yang juga anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini, bahwa pemanggilan Dahlan karena banyak penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen baru Merpati. Menurut catatan, terhitung 1 Februari 2014, Merpati terpaksa menutup sebagian besar rute penerbangan karena tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan operasional.

Perusahaan yang didirikan 6 September 1962 tersebut, saat ini terlilit utang hingga sekitar Rp7,3 triliun, meskipun restrukturisasi berupa penyuntikan dana APBN terhadap perusahaan sudah berkali-kali dilakukan.

Azman menjelaskan, pada rapat tersebut Dirut Merpati tidak dapat menjelaskan berbagai pertanyaan yang dilontarkan anggota DPR mulai dari pengangkatan direksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, hingga soal pembayaran utang kepada pihak leasing.

"Ada direksi yang mengangkat sendiri direktur operasi dan menempatkannya dibawah direktur produksi. Seharusnya direktur operasi berdiri sendiri karena soal keselamatan penerbangan," ujarnya.

Selain itu terdapat dua orang direksi dan komisaris yang berlatarbelakang Capt Pilot meminta uang pengganti profesi hingga sekitar Rp500 juta, meskipun mereka sudah mendapatkan gaji dari jabatannya. "Ini benar-benar rampok. Perusahaan (Merpati) sedang sekarat, tapi ada direksi dan komisaris yang tega meminta uang perusahaan. Ini harus kita pertanyakan kepada Dahlan," tegas Azam.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement