REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan menghentikan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), khususnya untuk rumah tapak (landed house). Ketentuan tersebut berlaku efektif 1 April 2015. Kendati demikian, PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN), sebagai penyalur KPR FLPP terbesar, tetap akan fokus pada pembiayaan rumah rakyat.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, BTN telah bekerja sama dengan Pemerintah sejak 1974 untuk pembiayaan rumah rakyat menengah ke bawah. Sejak pertama kerja sama, program rumah subsidi selalu berubah metodenya. Skema KPR FLPP sendiri dilakukan sejak 2010. "Saya yakin pemerintah sudah menyiapkan skim baru untuk perumahan subsidi," ujar Maryono, Rabu (7/5).

Hingga saat ini, porsi penyaluran KPR FLPP BTN sebesar 95 persen dari target pemerintah. Ia optimistis target pemerintah untuk BTN akan tercapai pada 2015. Sementara itu, portfolio rumah subsidi di BTN sebesar 45 persen, sedangkan sisanya atau 55 persen adalah KPR nonsubsidi. "Artinya BTN tak hanya andalkan program pemerintah tapi juga mengandalkn market dari KPR walaupun sudah dilakukan bank-bank lain," ujarnya.

Saat ini pangsa pasar BTN untuk KPR sebesar 24 persen.Dengan dicabutnya program tersebut, portfolio KPR bersubsidi di BTN bisa digantikan dengan KPR nonsubsidi. Maryono mengatakan, Perseroan memiliki target kredit setiap tahunnya dan target tersebut harus tercapai.

Di sisi lain, Pemerintah akan tetap mempertahankan subsidi FLPP untuk rumah rusun sederhana milik (Rusunami). Maryono mengatakan, BTN saat ini telah memiliki portfolio kredit rumah susun bersubsidi. Bahkan jumlah kreditnya lebih banyak karena harganya yang lebih mahal. "Mungkin nanti ada rumah susun yang harganya murah. Memang ke depannya kota besar akan konsentrasi di rusun," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika