REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah Serikat Pekerja Pegadaian (SP-Pegadaian) menolak rencana akuisisi Pegadaian oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada 28 April 2014.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SP-Pegadaian Eko Widjatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, menyatakan Anggaran Dasar SP-Pegadaian secara tegas mengamanatkan kepada pengurus untuk menjaga eksistensi perusahaan.
"Sejak awal pengurus SP-Pegadaian selalu dalam barisan terdepan memimpin perlawanan terhadap gagasan akuisisi yang diusung oleh kelompok liberal dan neoliberal karena gagasan akuisisi telah bertabrakkan dengan konstitusi kita UUD 1945," katanya.
SP-Pegadaian mengacu pada pernyataan Gatot Trihargo, Deputi Menteri Bidang Jasa Kementerian BUMN yang mengatakan BRI tertarik mengakuisisi Pegadaian untuk melengkapi segmen bisnisnya.
Gatot juga menyatakan selain BRI, Bank Mandiri juga tergiur untuk mengakuisisi
Pegadaian karena bisnis pegadaian yang memberikan imbal hasil tinggi.
Pada 2013, laba bersih Pegadaian mencapai Rp 2 triliun atau setara dengan perolehan laba anak usaha Bank Mandiri.Padahal, aset Pegadaian hanya Rp 33 triliun atau separuh dari aset PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang mencapai Rp 64 triliun.
Menurut Eko Widjatmiko walaupun baru rencana namun pernyataaan Menteri BUMN dan jajarannya tersebut perlu dicermati sebagai sinyalemen masuknya kepentingan pelaku ekonomi liberal yakni pelaku ekonomi yang menghitung nilai-nilai perusahaan sebatas kepada nilai-nilai ratio keuangan perusahaan semata.
Tanpa pernah mengukur dari sisi posisi peran dan nilai-nilai kemanfaatannya bagi masyarakat berdasar nilai-nilai kemanusiaan.
"Kami menyediakan pinjaman mulai Rp 20 ribu kepada masyarakat tanpa proses perbankan yang rumit, bayangkan kalau terjadi akuisisi, tentunya kami ditekankan 'profit oriented' untuk menjaring keuntungan sebanyak-banyaknya," katanya.
Pada kesempatan yang sama Sekertaris Jenderal SP-Pegadaian Yul Alfian menambahkan perjuangan untuk mempertahankan eksistensi perseroan pasti banyak mengalami benturan baik dari dalam maupun dari luar korporat.
"Kami menyadari bahwa penolakan dan perlawanan ini tentu mengandung risiko yang tidak kecil, karena tentu saja pilihan SP Pegadaian untuk menolak akuisisi berpotensi menimbulkan perbedaan pilihan kebijakan dengan manajemen dan pemegang saham, namun tekad kami telah bulat bahwa akan senantiasa mengadvokasi kepentingan pekerja PT Pegadaian dan kemaslahatan masyarakat pengguna layanan perseroan," katanya.
Ia yakin aksi SP-Pegadaian didukung penuh oleh seluruh karyawan.
Empat pernyataan sikap yang disampaikan oleh SP-Pegadaian yakni pertama, seluruh pekerja Pegadaian menolak akuisisi atau merger oleh Bank Rakyat Indonesia. Karyawan menilai kebijakan tersebut merupakan proyek eksperimen segelintir orang yang sekadar memenuhi ambisi pribadinya.
Kedua, SP Pegadaian memandang kebijakan merger Pegadaian oleh BRI hanya memberi keuntungan kepada Bank Rakyat Indonesia. Negara juga merugi karena kehilangan Korporat yang berfokus dalam pembiayaan murah ke masyarakat.
Ketiga, SP Pegadaian menuntut pemerintah mematuhi seluruh regulasi dan menghormati hak-hak hukum karyawan, baik karyawan organik maupun karyawan outsourcing.
Keempat, SP Pegadaian mengajak seluruh elemen buruh untuk berunjuk rasa, mogok kerja, serta memblokade apabila rencana ini diteruskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika