REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kebijakan diluncurkannya pajak ponsel diperhitungkan dengan matang sebelum dimulai. Pajak ponsel nantinya diharapkan bisa mendorong ekspor dan menekan impor. "Kebijakan ini akan berdampak luas, harus dilakukan dengan hati-hati," kata Wakil Menteri Perdagangan RI Bayu Krisnamurti, Selasa (22/4). Saat ini penetapan besaran pajak masih dalam tahap penghitungan.

Bayu mengatakan, kebijakan pajak ponsel sangat berdampak luas terhadap perekonomian. Jangan sampai keputusan dari kebijakan ini akan merugikan karena ada unsur kepentingan pribadi di dalamnya. Kebutuhan dari pajak ini sudah jelas, dan kemungkinan penerapannya juga sudah ada. Mengenai besaran pajak dan waktu memulainya masih dalam tahap penyusunan. Pada intinya, pajak ponsel harus bisa mendongkrak ekspor dan menekan impor. Sebab kemungkinan pembuatan industrinya akan dilakukan di dalam negeri.

Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dalam pasar ponsel. Kenyataan impor telepon seluler di dalam negeri yang begitu besar mengharuskan menekan angka impor. Namun kebijakan pajak telepon genggam bukan semata untuk mengembangkan industri di dalam negeri saja. Namun juga menyangkut kepentingan konsumen. Saat ini ponsel sudah menjadi perangkat elektronik keseharian. Sehingga kepentingan konsumen harus benar diperhatikan. "Saat ini masih dalam proses penentuan," kata Bayu.

Pemerintah saat ini tengah menyusun kebijakan mengenai pajak ponsel impor sebesar 20 persen. Prose membahas batas bawah harga ponsel yang akan dikenakan pajak tersebut juga masih dilakukan. Pada tahap awal pajak nantinya akan dikenakan untuk ponsel seharga  5 juta rupiah ke atas. Namun muncul kabar bahwa ponsel di bawah harga tersebut juga akan dikenai pajak. Saat ini pemerintah masih melakukan diskusi antar stakeholder dalam menerbitkan kebijakan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika