REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kementerian Keuangan mendukung pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.

"Pada 2014, nilai transfer ke daerah mencapai Rp592 triliun," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo saat Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2015 di Pontianak, Senin.

Namun, lanjut dia, perluasan akses pembiayaan daerah juga tetap terbuka terutama melalui penerbitan obligasi daerah.

"Karena sekaligus pula dapat mendorong keterbukaan informasi dan tata pemerintahan yang baik di daerah," kata dia.

Selain itu, ujarnya, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan di daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan kebijakan desentralisasi fiskal pada 2015 tetap fokus untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi ketimpangan fiskal.

"Kemudian, menyelaraskan pembiayaan di daerah, serta meningkatkan akses dan fasilitas publik di daerah dan antardaerah," katanya.

Pemerintah juga menjamin pada tahun 2015, berbagai dana di bidang pendidikan seperti dana tunjangan sertifikasi guru, bantuan operasional sekolah, akan tetap dibayarkan.

"Namun ke depannya, alokasi akan diberikan secara lebih terukur dan teratur melalui dana perimbangan," kata Budiarso.

Provinsi Kalbar sendiri secara ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang membaik. Bahkan pada 2013 mencapai 6,08 persen, atau lebih tinggi dibanding Nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika