REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) belum mendapatkan laporan terkait akuisisi PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri, Tbk. Namun, BI menyiratkan akan mendukung akuisisi tersebut. "Saya belum bisa merespons hal itu karena memang belum ada pembicaraan dengan BI secara khusus," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo, Senin (21/4).
Agus mengaku bahwa hingga kemarin BI belum menerima laporan mengenai akuisisi tersebut. Namun, menurut dia, konsolidasi perbankan harus didukung jika sistemnya mendorong terjadinya perbankan yang lebih sehat. Konsolidasi tersebut juga harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sehat.
Agus mengatakan, akuisisi BTN oleh Bank Mandri harus diyakini memberi nilai tambah dan dilakukan secara harmonis. "Saya secara umum serahkan itu pada dua institusi terkait dan juga tentu dari otoritas yang langsung mengawasi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adanya kegiatan merger atau akuisisi hanya dapat terwujud kalau ada willing seller dan willing buyer," ujarnya.
Sebelumnya, OJK mengakui telah menerima laporan dari Bank Mandiri mengenai akuisisi BTN. Pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana melepas kepemilikan sahamnya di BTN. Saham tersebut dikabarkan akan diambilalih oleh Bank Mandiri.
Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN yang ditandatangani oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa Gatot Trihargo. Sesuai laporan keuangan BTN tahun 2013, porsi kepemilikan saham pemerintah pada bank khusus perumahan rakyat ini mencapai 60,14 persen. Kemudian, sebesar 34,7 persen dimiliki publik dan sebesarnya 5,16 persen dipegang oleh pemegang saham lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika