REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Zulkieflimansyah mengungkapkan pandangannya terkait rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Menurut Zulkieflimansyah, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam terlebih dahulu wacana tersebut. "Dipelajari untung ruginya. No need to be hurry," ujar Zulkieflimansyah melalui pesan singkat kepada ROL, Senin (21/4).

Menurut Zulkieflimansyah, apabila pemerintah berniat agar Indonesia memiliki bank yang besar, lebih baik Bank Mandiri diarahkan untuk mengakuisisi Bank BNI. Nantinya hasil penggabungan kedua bank itu diarahkan untuk sektor industri dan infrastruktur. Sedangkan Bank BRI untuk sektor agroindustri dan usaha kecil dan menengah. Sementara Bank BTN untuk sektor perumahan. 

Zulkieflimansyah menyebut langkah-langkah ini sebagai upaya menjadikan Bank BUMN sebagai alat pemerintah dalam mengimplementasikan konsep pembangunan (pangan, sandang dan papan). "Strategi dan fokus bisnis lebih effisien. Dan lebih gampang untuk jadi "agent of development" serta tetap profit," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. 

Kemarin, serikat pekerja Bank BTN mengadakan unjuk rasa menolak rencana akuisisi bank spesialis pembiayaan perumahan tersebut. Alasannya, sejumlah prosedur dilanggar pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dalam rencana akuisisi. 

Sebagai gambaran, saat ini pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 60,14 persen. Sedangkan sisanya dimiliki oleh badan usaha asing sebesar 25,45 persen dan sisanya terdiri dari perorangan, karyawan, reksa dana, dana pensiun, asuransi, koperasi dan perseroan terbatas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika