REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kadin Indonesia siap membantu pemerintah menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi kepada nelayan untuk memastikan program tersebut tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan.
"Melalui infrastruktur yang dimiliki hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten, Kadin Indonesia siap menyalurkan dan mendistribusikan BBM bersubsidi untuk nelayan," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan dan Kelautan Kadin Yugi Prayanto dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Senin.
Menurut Yugi, penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan selama ini cenderung bermasalah sehingga membuat para nelayan yang jumlahnya sekitar 30 juta orang tetap tidak bisa bangkit dari keterpurukan.
"Nelayan dari dulu hingga kini tetap saja sebagai kelompok penduduk yang termarjinalkan, atau memprihatinkan karena sepertinya komitmen dalam mengangkat sektor ini tidak terlalu menjadi prioritas pemerintahan," ujarnya.
Terbukti ia menambahkan, dari sekitar 1,8 juta kiloliter solar bersubsidi, hanya terserap sekitar 300.000 kilo liter.
Sebelumnya Pemerintah memutuskan, mengubah aturan pemberian BBM bersubsidi untuk nelayan dengan kapal ukuran 30-60 gross tonnage (GT).
Faktanya, di sejumlah daerah para nelayan dengan kapal berkapasitas 30 GT harus mengantre berhari-hari untuk mendapatkan solar, bahkan kapal ukuran 60 GT pun sama sekali tidak bisa bergerak.
"Bisa saja pemerintah menghilangkan subsidi BBM nelayan terutama di atas 30 GT, namun harus tetap menjamin ketersediaan BBM di lapangan," ujarnya.
Untuk itu tambah Yugi, Pemerintah harus tetap mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan dan melindungi nelayan.
Keberpihakan
Pada kesempatan itu, Kadin Indonesia mendesak Pemerintahan mendatang lebih serius mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir, karena potensinya yang mencapai sekitar Rp255 triliun per tahun belum digarap maksimal.
"Keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan sektor perikanan dan kelautan selama ini masih belum optimal dan belum dijadikan sebagai prioritas," katanya.
Selama ini potensi ekonomi perikanan dan kelautan Indonesia baru digarap sekitar 10 persen, atau sekitar Rp25,5 triliun per tahun.
Padahal tambahnya, peluang mengembangkan bidang kelautan dan perikanan sangat besar, tercermin dari luasnya wilayah laut Indonesia dan ragam hayati yang terkandung di dalamnya.
Potensi pengembangan meliputi perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bio teknologi, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral, jasa kelautan, infrastruktur laut, pengembangan pulau-pulau kecil, pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam.
"Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan sangat dibutuhkan, antara lain subsidi solar bagi kapal nelayan, penerapan zonasi wilayah buddaya, penyediaan benih ikan dan pembangunan sarana dan prasarana di semua sentra pelelangan ikan, pengadaan truk pendingin, pembangunan pabrik es curah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika