REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini tengah mendorong pengembangan green infrastructure di Indonesia sebagai model baru untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
“Kita masih sering melupakan aspek penting dari pembangunan yang seharusnya memperhatikan kebaikan lingkungan di samping infrastruktur yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur Rachmat Gobel di sela-sela lauching Indonesia Green Infrastructure Summit di Jakarta, Kamis (20/3) seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.
Infrastruktur dan logistik, kata Rachmat, masih lemah untuk mendukung komoditas-komoditas nasional dan kelancaran arus barang agar tersedia di pasar dengan efektif dengan harga yang bersaing. Percepatan infrastruktur daerah-daerah juga harus terus dipacu, supaya Kadin daerah juga memiliki perencanaan yang sama agar daya saing daerah juga meningkat dan dapat berkontribusi lebih optimal bagi perekonomian nasional.
“Isu Green infrastructure adalah kesempatan yang baik dan strategis bagi Kadin untuk memberikan masukan kepada para politisi untuk mengembangkan infrastruktur yang memperhatikan keberlanjutan,” ujarnya.
Diharapkan pembangunan infrastruktur ke depan dapat merangsang nilai-nilai tambah lainnya dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
Rencananya, pihaknya akan mengadakan Indonesia Green Infrastructure Summit di Bulan April tahun ini. Pihaknya berharap para politisi juga dapat mendapatkan pemahaman akan pentingnya infrastruktur hijau masih perlu dikembangkan di Indonesia khususnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Shinta W Kamdani mengatakan, isu pengembangan infrastruktur hijau memang sudah diagendakan oleh pemerintah. Dia mengaku Kadin Indonesia telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Bappenas.
“Para pelaku infrastruktur hijau memerlukan dukungan regulasi. Tidak hanya itu fasilitas dari perbankannya juga kami butuhkan,” ujarnya.
Jadi, kata Shinta, perlu diatur insentif apa yang bisa diperoleh oleh para pelaku infrastruktur hijau itu.
Pihaknya mengaku, kerja sama dengan Bappenas mencakup juga bagaimana menghimpun dan merealisasikan proyek-proyek pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Hanya saja, kata dia, saat ini insentif yang diharapkan belum ada sementara tuntutan dunia usaha sudah begitu besar. Shinta mengatakan, Kadin telah bekerja sama dengan World Bank, JICA dan ICLEI untuk mengembangkan infrastruktur hijau di Indonesia.
“Kita memang harus banyak belajar dari pengalaman kota-kota lain di dunia, terutama terkait masterplanning urban dari berbagai pakar-pakar internasional.
Kita harapkan juga green infrastructure bisa mengundang partisipasi semua pihak demi keberlanjutan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
