REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Tembaga dan Emas Indonesia (ATEI) menilai bea keluar (BK) membangkrutkan pengusaha tambang. Daripada hanya berpolemik pengusaha tambang dipersilakan untuk ke arbitrase internasional atau judicial review.
Ketua ATEI Natsir Mansyur mengingatkan pemerintah, pemberlakuan UU no 4 Tahun 2009, pada 12 januari 2014 sudah memasuki bulan ketiga. Menuju 2017, kebijakan turunan UU Minerba mulai dari PP no 1/2014, PERMEN ESDM no 1 Tahun 2014, serta PERMENKEU no 6/2014 tentang BK yang dinilai akan membangkrutkan pengusaha masih mengalami kontroversial.
"Waktu berjalan terus, pemerintah belum punya sikap tegas untuk menunjang implementasi UU Minerba, ada pengalaman 2009-2014, tidak jalan karena pemerintah baru bergerak pada 2013, dan pemerintah menuding pengusaha mineral logam tidak membangun smelter. Jadi, yang tidak siap pemerintah atau pengusaha,'' kata Natsir, Rabu (12/3).
Dia menerangkan, kebijakan belum tuntas danmasih banyak masalah. Pertama, BK dinilai tinggi. Kedua, jaminan kesungguhan bagi pengusaha yang akan membangun smelter dapat menghambat UU Minerba. Ketiga, kebijakan insentif bagi pengusaha smelter belum jelas. Keempat, Izin eksportir terdaftar.
Kelima, Lanjut dia, usulan pengusaha untuk merevisi Permen ESDM No 1 Tahun 2014 tentang bauksit dan nikel. Keenam, sisa stk mineral yang tidak bisa ekspor sudah punya surat persetujuan ekspor. Ketujuh, Inpres No 3 tentang hilirisasi mineral belum jalan.
Akibat ketidakjelasan tersebut, berdampak kepada bisnis mineral. Semisal, kredit macet, PHK, ekonomi daerah tidak jalan,
ATEI meminta kepada presiden segera turun tangan membenahi masalah di bisnis mineral ini. Pasalnya, bisnis tersebut termasuk indikator bisnis internasional. ''Karena itu tidak boleh sampai amburadul. Membangkitkan kembali bisnis mineral sangat berat,'' kata Natsir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika