Tanggapan Kemenkeu Terhadap Wacana 'Diskon' Bea Keluar Mineral

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo melontarkan wacana 'diskon' terhadap besaran bea keluar progresif terhadap ekspor mineral mentah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea dan Tarif Bea Keluar.

Syaratnya adalah perusahaan tambang benar-benar serius melaksanakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya terkait pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan alias smelter.

Menanggapi wacana tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto memastikan, ketentuan terkait bea keluar sampai saat ini tidak ada perubahan. Meskipun begitu, Andin menyebut otoritas fiskal terus menganalisa dinamika yang terjadi di industri pertambangan.

"Kita mempelajari semua masukan yang ada," ujar Andin melalui pesan singkatnya kepada ROL, Rabu (26/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

Tanggapan Kemenkeu Terhadap Wacana 'Diskon' Bea Keluar Mineral

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan