Kamis 13 Feb 2014 06:14 WIB

Perlu Sertifikasi Kompetensi Sarjana Kehutanan

Rep: Irfan Fitrat/ Red: Muhammad Hafil
Susahnya menjadi sarjana bagi kalangan tak mampu di negeri ini (ilustrasi).
Foto: zonaberita.com
Susahnya menjadi sarjana bagi kalangan tak mampu di negeri ini (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU--Era globalisasi membuka potensi persaingan pasar tenaga kerja. Termasuk untuk tenaga kerja di sektor kehutanan. 

Direktur Utama PT Inhutani II Tjipta Purwita menilai perlu persiapan dalam menghadapi persaingan ini. "Kita harus bangun kompetensi," ujar Tjipta, kepada awak media, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (12/2).

Karena itu, menurut dia, perlu adanya peningkatan kompetensi para sarjana kehutanan untuk menghadapi persaingan ke depan.

Tjipta mengatakan, tenaga kerja asing sudah masuk ke dalam negeri dan mengisi sektor kehutanan. Karena itu, menurut dia, lulusan jurusan kehutanan harus mempunyai daya saing.

Pesan ini juga Tjipta sampaikan ketika memberikan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarbaru. "Rekan mahasiswa itu harus selalu mau untuk meningkatkan kompetensi," kata dia.

Menurut Tjipta, ilmu saja tidak cukup untuk meningkatkan daya saing. Kemampuan teknis dan manajerial juga sangat dibutuhkan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mental attitude, jiwa kewirausahaan, dan penguasaan bahasa asing. 

Kalau kompeten, peluang kerja jadi banyak sekali. Ini (sektor kehutanan) unlimited. Jadi bergantung pada kita," ujar dia.

Tjipta juga menekankan perlunya sertifikasi kompetensi sarjana kehutanan Indonesia. Ia mendorong adanya sertifikasi itu setelah melihat praktik selama ini di lapangan.
Menurut dia, banyak tenaga kerja asing masuk dan mengisi posisi strategis di perusahaan kehutanan. Bahkan, mendapatkan bayaran yang jauh lebih tinggi. "Tapi kita tidak tahu benar profesional atau tidak," ujar dia.
Karena itu, menurut Tjipta, perlu adanya sertifikasi kompetensi. Dengan sistem ini, ia mengatakan, ada standar yang bisa menyaring tenaga kerja yang benar-benar memenuhi kualifikasi profesional.
Dengan ini, ia menilai akan terbangun sistem pembinaan sumber daya manusia yang adil dan transparan. "Kita juga harus mengisi diri (dengan kompetensi) sehingga layak juga dihargai mahal," kata dia

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement