REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Berbagai kendala masih ditemukan dalam penyaluran pupuk ke konsumen. Mulai dari penjualan pupuk per paket, harga pupuk bersubsidi yang tinggi, hingga bupati yang enggan menerbitkan izin penyaluran pupuk.

Akibat kendala tersebut, petani kerap tertunda melakukan penanaman. Padahal pupuk menjadi faktor penting dan strategis dalam meningkatkan produktivitas tanaman.

Pemerintah pun tak segan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 15,8 Triliun untuk pelaksanaan dan subsidi pupuk tahun lalu. "Kalau terus ada moral hazard, saya usul agar pupuk tidak perlu disibsidi, serahkan saja pada harga pasar," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Suswono.

Berdasarkan pantauan Kementan, masih ditemukan alokasi pupuk ke distributor dan kios yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Lalu, stok pupuk subsidi, terutama pupuk urea sering habis. Dampaknya, harga pupuk ketika sampai ke konsumen jauh melampai Harga Eceran Tertinggi (HTE).

Pangsa biaya pupuk mencapai 14 hingga 25 persen dari biaya usaha tani. Namun petani masih pula dibebani dengan keharusan membeli paket pupuk yang tidak seluruhnya dibutuhkan.

Mentan memastikan bahwa sistem paket tidak dibenarkan dalam penyaluran pupuk. "Tidak dibenarkan melakukan paketan. Kalau petani hanya butuh urea ya urea saja. Jangan kasih yang lain, katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika