REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Drajad Wibowo berpendapat, PT Pertamina (Persero) dan Kementerian BUMN adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas turunnya harga saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang berkode PGAS.

Kepada wartawan, Senin (27/1), ia menyebut, Pertamina dan Kementerian BUMN paling bersalah karena mengeluarkan isu akuisisi PGN dengan PT Pertamina (Persero) atau PT Pertagas. Padahal, akuisisi tersebut belum solid argumen mengenai biaya dan manfaatnya.

"Yang salah adalah pemerintah sendiri, terutama Pertamina dan Kementerian BUMN. Mengapa isu se-sensitif ini sampai muncul? Di sisi lain, benefit dan cost dari akuisisi tersebut tidak solid argumennya. Saya yakin ada penggorengan saham," katanya.

Karenanya, ia yakin ada penumpang gelap yang ingin mendapatkan keuntungan dari turunnya harga saham PGAS akibat isu akuisisi tersebut. Namun, ia mengakui sulit membuktikan siapa penumpang gelap tersebut.

"Biasanya kalau ada isu akuisisi, harga terdorong naik. Ini malah turun. Sepertinya ada penumpang gelap yang belum punya saham PGAS, lalu mau ambil murah, nanti menjelang akuisisi, baru harga naik," ujarnya.

Ia mengatakan, penumpang gelap ini mudah menduganya, tapi susah membuktikannya. "Kecuali melalui investigasi yang bersih," ucapnya.

Saham PGAS merosot sejak bergulirnya isu akuisisi itu pada Oktober tahun lalu, yakni dari Rp 5.450 menjadi di kisaran Rp 4.700 pada pekan lalu. Akibat penurunan saham sejak Oktober itu, negara menderita kerugian sekitar Rp 15 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika