REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi berkorelasi dengan peningkatan kebutuhan infrastruktur.  Akan tetapi, kapasitas infrastruktur dalam negeri seperti jalan raya, pelabuhan maupun pembangkit listrik, relatif tertinggal. Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, dibutuhkan pendanaan yang masif. 

Demikian disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Suryo Bambang Sulisto dalam Indonesia Investor Forum 3 di Jakarta International Convention Center, Selasa (21/1).  Suryo menjelaskan, sumber pendanaan infrastruktur memiliki solusi dalam bentuk realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kita menghamburkan dana untuk subsidi BBM yang tidak jelas peruntukannya.  Yang diberi subsidi tidak jelas karena yang diberikan adalah orang-orang yang jelas-jelas tidak perlu subsidi.  Selain itu, subsidi BBM telah menyuburkan penyelundupan.  Ini jelas-jelas pemborosan.  Diperlukan keberanian ambil keputusan," ujar Suryo.

Realisasi subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sampai 31 Desember silam tercatat Rp 210 triliun.  Angka ini berpotensi mencapai Rp 240 triliun seiring pelemahan nilai tukar rupiah yang sepanjang 2013 mencapai Rp 10.452 per dolar AS atau lebih tinggi dibanding asumsi dasar ekonomi makro yaitu Rp 9.600 per dolar. 

Dalam APBN 2014, pagu subsidi BBM tercatat Rp 194,89 triliun.  Sedangkan secara kumulatif sejak 2008 hingga 2012, realisasi subsidi telah menyentuh Rp 643,5 triliun. 

Lebih lanjut, Suryo menilai ada ketakutan dari pemerintah untuk mencabut subsidi BBM.  "Ditakutkan sengsarakan rakyat.  Tapi kalau dijelaskan, rakyat bisa menerima," kata Suryo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika